BIAYA PENGACARA PERCERAIAN

Pada dasarnya, tidak ada standar baku untuk biaya perceraian. Biaya pengacara/advokat atau honorarium atas jasa advokat pun bergantung pada kesepakatan antara klien dengan pengacara/advokat yang ditetapkan secara wajar. Demikian ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Umumnya, pengacara/advokat menawarkan jasa hukum dengan dua skema pembayaran yaitu secara lump sum (pembayaran tunai) atau hourly-basis (dihitung per-jam). Klien tinggal menentukan skema mana yang cocok dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Sebagai gambaran mengenai fee advokat juga dapat dilihat dalam buku Advokat Indonesia Mencari Legitimasi yang diterbitkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (“PSHK”). Dalam buku tersebut (hal. 315) ditulis antara lain bahwa sebuah kantor hukum menetapkan komponen biaya jasa hukum untuk kasus perceraian sebagai berikut:

  1. honorarium advokat;
  2. biaya transport;
  3. biaya akomodasi;
  4. biaya perkara;
  5. biaya sidang; dan
  6. biaya kemenangan perkara (success fee) yang besarnya antara 5-20%.

Namun demikian, permasalahn biaya ini sangat fleksibel dan bisa disepakati bersama antara Advokat/Pengacara dan klien. Terkadang Advokat/Pengacara juga melihat kemampuan klien dalam membayar. Selanjutnya untuk konsultasi hukum gratis tanpa biaya bisa menghubungi kantor kami di nomor wa 085602249951

 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembagian Harta dalam Perceraian

Jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami istri tersebut, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami /istri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Karena tidak dikenal istilah harta bersama atau istilah awamnya “harta gono gini”. Dengan demikian, dalam kasus tersebut, sang suami tidak berhak terhadap deviden dari usaha tersebut, juga terhadap harta lainnya yang menjadi milik istri, begitu juga sebaliknya. Namun, apabila di antara suami istri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - “UU Perkawinan”). Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya .  I ni lah yang disebut se
Baca selengkapnya

Pengacara Semarang

Kami  Adalah Pengacara Perceraian Semarang Indonesia yang mengkhususkan diri  dalam bidang  layanan jasa hukum Perceraian bagi klien yang berada di wilayah Jawa Tengah. Dengan Pelayana Jasa Yang amanah. Kami memberikan Layanan Jasa Perceraian dengan Advokat Yang berpengalaman dan Kompeten serta Ahli di bidang Perceraian. Bagi yang membutuhkan Pengacara / Lawyer / Advokat, Konsultan Hukum untuk seluruh wilayah  Semarang, Ungaran, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Salatiga, Boyolali, Grobogan, Purwodadi, Solo, Surakarta, Sragen, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes dan wilayah lainnya. Konsultasikan Permasalahan Anda Via: WhatsApp    : 085602249951 Wilayah Hukum seluruh Negara Republik Indonesia Untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, meliputi Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Sleman, Wonosari / Gunungkidul, Wates / Kulonprogo, Klaten, Delanggu, Solo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Muntilan, Magelang, Mungkid, Purworejo, K
Baca selengkapnya